Palembang - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) 2018 mendatang tetap menjadi prioritas Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang. Hanya saja anggaran untuk pendidikan menjadi prioritas utama, mengingat masih banyaknya bangunan sekolah terutama dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) yang dinilai masih tidak layak sehingga membutuhkan perbaikan. Hal ini diungkapkan Ketua DPRD Palembang, Darmawan, Senin (30/10).

"Kita juga sering dengar ada yang sekolahnya kebanjiran, ada juga yang sampai tidak bisa melakukan upacara bendera setiap hari Seninnya. Itu kan miris kita dengarnya. Nah, kita ini punya (dana anggaran) kenapa tidak kita prioritaskan," ungkapnya.

Ia mengatakan adapun prioritas anggaran untuk pendidikan berupa anggaran perbaikan untuk SD dan SMP yang berada di kawasan Jakabring ujung dan Tegal Binangun. Karena itu, pihaknya bersama dinas terkait sudah mulai melakukan pendataan terhadap sekolah-sekolah yang layak dilakukan perbaikan.

"Kita sudah buat tim khusus, dan itu nanti kita data. Sedangkan untuk SMA dan SMK kan sesuai kebijakan pusat sudahdiserahkan ke provinsi," ujarnya.

Sementara untuk bidang kesehatan, sambungnya, tetap memprioritaskan pelayanan di Puskesmas yang ada di setiap kecamatan begitupun dengan Puskesmas Pembantu (Pustu). Dimana dalam hal ini, pihaknya menginginkan kedepan Puskesmas bisa beroperasi selama 24 jam.

"Harus ada shift-shiftan, guna mengantisispasi kalau ada keadaan yang darurat sehingga menghindari keterlambatan pelayanan dalam menuju Rumah Sakit yang cukup jauh, minimal pencegahan dini. Untuk memaksimalkan ini harus juga menjalin kerjasama dengan Polri untuk pengamanannya," imbuhnya.

Ia menjelaskan, berdasarkan gambaran umum mengenai persetujuan kebijakan umum anggaran dan prioritas anggaran, dimana untuk nominal total anggarannya yakni Rp 2.984.376.989.726,38 dan sudah diketuk palu. Diketahui, jumlah anggaran tersebut belum termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK).

"Kalau untuk DAK itu kita belum tahu nominalnya, sebab semuanya sudah diatur dari pusat, itu peruntukannya sudah jelas. Seandainya dana itu sudah turun maka walikota akan memberikan laporan ke DPRD Palembang," pungkasnya.

Kesempatan yang sama, Walikota Palembang Harnojoyo menambahkan, penyajian anggaran pendapatan daerah 2018 mendatang yang mana semua R-APBD yang diajukan tersebut sudah ketuk palu.

"Pengajuan disesuaikan dengan peraturan dan skala prioritas seperti yang disampaikan tadi yakni infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan kesehatan termasuk prioritas," katanya.