Palembang - Asisten III Bidang Administrasi Daerah Kota Palembang, Agus Kelana mengadiri Rumah Pintar Pemilu (RPP) Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Palembang, Rabu (30/8). Peresmian RPP ini selain di hadiri pejabat dilingkungan Pemkot Palembang juga dihadiri Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU RI, Ilham Saputra.

Asisten III Bidang Administrasi Daerah Kota Palembang Agus Kelana mengungkapkan, Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang sangat mendukung diresmikannya RPP di KPU Kota Palembang ini. “Mudah-mudahan dengan adanya RPP ini suara rakyat menjadi penentu kelangsungan suatu pembangunan di daerah melalui pemilihan langsung,” ungkapnya.
 
Ketua KPU Kota Palembang, Syarifudin mengatakan,dengan adanya RPP, pelayanan keterbukaan informasi untuk semua kalangan masyarakat bisa ditingkatkan lagi. Adanya RPP di tiap KPU kota/kabupaten merupakan hal sangat penting. 
 
Yang mana RPP bisa menjadi wahana edukasi bagi semua komponen untuk berpartisipasi dalam pemilihan. Baik untuk belajar maupun mendalami informasi dan data kepemiluan di tingkat daerah maupun nasional.
 
“Kita akan buka di tiap hari kerja, Senin sampai Jumat. Akan kita lihat lagi kalau untuk hari libur, terbuka untuk umum,” katanya.
 
Menurutnya dengan adanya RPP ini tentu bisa dijadikan inspirasi. Karena di dalam RPP terdapat sejarah kepemiluan, tahapan pemilihan, simulasi pencoblosan. Dan yang tak kalah penting, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana mencoblos dengan baik,” jelasnya.
 
Lebih lanjut tambah Syarifudin, untuk Sumsel sendiri, RPP ini juga akan di resmikan di lima kabupten/kota. Yakni selain di Kota Palembang juga ada di Kabupaten Pagaralam, Empatlawang, Lubuklinggau, Prabumulih.
 
“Setelah ini akan di resmikan juga di Kabupaten Ogan Ilir (OI) dan Ogan Komering Ilir (OKI),” ujarnya
 
Senada, Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU RI, Ilham Saputra mengatakan, adanya RPP di tiap KPU kota/kabupaten merupakan hal sangat penting. RPP bisa menjadi wahana edukasi bagi semua komponen untuk berpartisipasi dalam pemilihan. Baik untuk belajar maupun mendalami informasi dan data kepemiluan. Pemilu di tingkat daerah maupun nasional.
 
“Masyarakat bisa mengakses semua informasi kecuali informasi yang dikecualikan oleh Undang-Undang. Saat ini sudah ada 271 di kabupaten/kota,” ujarnya.