Palembang - Pegawai Non PNS di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang patut berbangga hati, sebab saat ini Pemkot Palembang sedang mengupayakan asuransi Jaminan Ketenagakerjaan bagi pegawai Non PNS. Ini merupakan bentuk perhatian Walikota Palembang untuk Mensejahterakan pegawainya.

Asisten III Bidang Administrasi Setda Palembang, Agus Kelana mengatakan, asuransi ini bakal dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) perubahan.

"Saat ini sedang kita upayakan anggarannya, kemungkinan yang bayar nanti itu Pemkot. Bayarannya Rp 13 ribu Perbulannya untuk setiap pegawainya, nanti akan dipelajari kembali di APBD perubahan," ungkapnya, saat diwawancarai di ruang kerjanya, Selasa (7/6).

Menurut Agus, dalam hal ini pihaknya telah menjalin kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan, di tahap awal ini Pemkot hanya akan memberikan asuransi jaminan untuk kematian dan kecelakaan kerja saja.

"Untuk tahap awal ini dua itu saja dulu, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Ini merupakan bentuk penyesuaian dari Peraturan UUD dan juga Perwali nomor 121 A/kpts/Disnaker/2017 yakni tentang pelaksanaan jaminan ketenagakerjaan ini," terangnya.

Diketahui, Jumlah non PNS yang ada di Palembang saat ini, berjumlah 2.958 di Palembang. Jadi anggaran yang bakal dikeluarkan perbulannya yakni Rp 38,6 juta.

"Peserta rapat sudah sepakat di APBD perubahan, pembahasannya di bulan September nanti. Mudah-mudahan jadi pembahasannya setelah itu langsung kita terapkan," tukasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Syarat Kerja Disnaker Kota Palembang, Fahmi Fadilah menambahkan, jaminan ketenagakerjaan ini baru Palembang saja yang melakukan penerapan untuk non PNS. "Ini baru Palembang saja yang melaksanakan kebijakan ini untuk Sumatera Selatan (Sumsel)," katanya.