Palembang - Sebanyak 16 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Palembang melakukan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Palembang dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Palembang, di ruang rapat Parameswara, Rabu (10/5/17). Hal ini dilakukan demi terciptanya good goverment di Pemerintahan Kota Palembang.

Walikota Palembang, Harnojoyo mengatakan hari ini kita lakukan kerjasama dengan Kejari Palembang,  terkait tugas dan fungsi kita, sehingga ini langkah ke depan tidak ada permasalahan.

"Apa pun bentuk pembangunan di Kota Palembang tentu memerlukan hal-hal yang  baik, tidak ada permasalahan,"  ujarnya usai acara tersebut.
Maka, dengan kerjasama ini,   Kejari  bisa membantu Pemkot Palembang terkait pelaksanaan dan perencaan. Di samping menjadi tugas pokok kita semua,  mitra Pemkot Palembang dengan  Kejari saling menguntungkan untuk kepentingan masyarakat Palembang yang kita cintai.
"Kami beri apresiasi untuk Kejari Palembang," tuturnya.
Dalam hal ini, baru 16 perangkat daerah yang telah melaksanakan kerjasama, Harno berharap yang belum agar segera melakukan kerjasama.
"Yang belum sempat untuk melaksanakan  kerjasama, di lain waktu dan kesempatan akan kita lakukan. Kurang lebih 10 perangkat daerah, nanti kita upayakan semua terkait pekerjaan proyek," ujarnya.
Kepala Kejari Kota Palembang, Rustam Gaus menerangkan  kerjasama ini adalah salah satu tugas Kejari, selain tugas sebagai penyedik, yakni dengan memberikan jasa dan layanan perdata kepada pemerintah, BUMD,  BUMN, dan turunannaya, tidak swasta  dalam  bentuk perdata.
"Kalau masalah yang dimintakan terkait pidana, pendidikan kita tolak, atau yang lainnya kita tolak. Ini khusus perdata," jelas dia.
Dikatakan juga, kerjasama ini dilakukan demi upaya citra good government, untuk membantu meminimalisir  penyimpangan, atau cendrung pada pencegahan, dan menghindari konflik interest.
Dalam hal ini, sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kejari akan memberikan pendampingan, Legal Opnion (LO), Legal Assistant kepada Pemerintah Kota Palembang, beserta perangkatnya.
"Kalau LO itu sebelum pengadaan barang dan jasa, meminta pendapat dengan kita, akan kita berikan pendapat tapi dengan syarat, seperti ada dokumen, dan lainnya, kalau dokumen tidak valid, tiba-tiba ada masalah itu bukan tangung jawab kita. Legal Assistent, jika pekerjaan sudah setengah jalan, tapi tiba-tiba ada masalah, kita bisa diminta, kalau audit setelah selesai pekerjaan ada permasalah,  digugat,  kita boleh audit hukum, kita bantu di persidangan, pengadilan, gugatan, dan lainnya. Sedangkan pendampingan bisa dilakukan di dalam dan di luar pengadilan, seperti mediasi," ulasnya.