Palembang - Sebanyak 105 peserta ikuti sosialisasi Peraturan Walikota Palembang Nomor 69 tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial. Peserta terdiri dari seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palembang. ( 29/03/2017) Kegiatan sosialisasi berlangsung di Ruang Rapat lantai 4 BPKAD Kota Palembang.

Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan BPKAD Kota Palembang, Sumarno, SE, MM  didampingi oleh Kasubbid Penyusunan Anggaran Fitrian Alexandy, dan Adiministrasi Pelaksanaan Anggaran Fahrizal.

Sumarno mengungkapkan, Setaiap permohonan bantuan yang diusulkan harus masuk kedalam APBD Tahun berkenaan, terlampir dalam Penjabaran APBD Kota Palembang Lampiran III dan IV, dan harus melengkapai beberapa persyaratan.

Artinya setiap permohonan yang diusulkan tidak akan diproses apabila tidak melengkapai persyaratan yang sudah ditetapkan. Materi yang disampaikan pada sosialisasi ini antara lain Kareteristik Penganggaran Hibah/Bansos, Pelaksanaan/Penatausahaan, dan Monitoring Evaluasi sesuai Peraturan Walikota Palembang 69 tahun 2012, dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab.

Selain  itu sesuai dengan surat edaran Menteri Dlam Negeri Nomor 356/4429/SJ tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 bahawa untuk Transparansi dan Akuntabilitas penyaluran serta penggunaaan dana Hibah dan Bansos harus ditingkatkan yaitu dengan mempublikasikan data ke Website Resmi Pemerintah Daerah.(*)