Palembang - Upaya melindungi perempuan, Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (PP, PA dan PM) gelar sosialisasi pencatatan dan pelaporan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Grand Atyasa, Selasa (14/03/2017). Terdapat 50 orang peserta, yang mengikuti kegiatan ini dari delapan kecamatan perwakilan setiap kelurahan, termasuk dari unsur kesehatan, yakni Puskesmas.

“Pencatatan dibutuhkan agar memperoleh data yang akurat dan tepat atas kasus KDRT, sehingga bisa bertindak untuk perlindungankorban,” kata Asisten Administrasi Umum Sekretariat Kota Palembang, Agus Kelana.

Lanjuit Agus, sistem pencatatan dan pelaporan tidak boleh sembarang, pencatatan dilakukan secara online harus yang terstandar sehingga data lebih akurat.

Pemerhati Perempuan, sekaligus Dosen Fakultas Syriah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, Rina Antasari mengatakan,  semula urusan rumah tangga dianggap sebagai  hal yang pribadi, namun jika terjadi kekerasan masuk ke ranah publik. Kekerasan melanggar HAM, dan Pelanggaran HAM adalah kejahatan.

“Kekerasan melanggar HAM. Siapa yang melindungi? Negaralah yang melindungi HAM,” jelasmya.

Mengingat KDRT merupakan delik aduan, karena itu perlu  pendampingan kepada korban, terlebih banyak masyarakat yang cendrung malu untuk melapor. Terkait hal ini, Rina menyebut data kasus KDRT yang muncul hanya sebatas bongkahan gunung es, di mana yang atasnya saja yang nampak, sedangkan di bawah sangatlah banyak.

“Angkanya berapa, kami tidak tahu, tetapi data bisa diambil di Pengadilan, Kepolisian, atau Dinas PP, PA, dan PM. Namun, sering sulit untuk mengklopkan data. Sebab, sendainya, di Kepolisian ada 20 kasus sampai di hakim tidak sampai segitu, ternyata ada beberapa yang damai di Kepolisian,” jelasnya.

Maka, pencatatan dan pelaporan KDRT sangatlah penting. Pencatatan dan pelaporan dapat dilakukan dengan cara manual maupun online. Namun, untuk akurasi data harus mengunakan pencatatan online. “Elektronik data KDRT dilakukan agar tidak ada data  ganda,” jelasnya.

Menurut Rina, KDRT, bukan seperti kasus maling ayam, KDRT ini penyakit masyarakat yang sulit dan rumit. KDRT juga  tidak sebatas kekerasan fisik, dan psikis, namun juga terdapat kekerasan ekonomi, seperti penelantaran.

"Misal suami merantau jauh gak pulang-pulang tanpa menafkahi, tapi kalau masih ada kirim merkipun mie sekotak  tidak bisa dikatakan penelantaran, sebab masih ada perhatian," jelasnya.

Sedangkan dalam penanganan kasus KDRT,  harus dicarikan solusi, meski yang terburuk  pidana, cerai bagi yang sami istri, atau justru rujuk.

Kabid Perlindungan Perempuan Dinas PP, PA dan PM mengatakan, Hastuti mengatakan  guna memperluas jejaring  dalam melindungi perempuan, Dinas PP, PA dan PM Kota Palembang membentuk relawan KDRT di masyarakat. Relawan akan dibekali ilmu bagaimana untuk menangani korban KDRT, dan cara pencatatan KDRT.

 “Setiap masyarakat bisa bergabung mejadi relawan, yang terpenting sehat, dan bukan anak-anak.

Target kita setiap RT ada satu relawan, tahun depan rencananya akan kita resmikan relawan KDRT ini,” tutupnya.