Palembang - Pemerintah Kota Palembang terus berupaya menangani kawasan kumuh. Salah satunya melalui Program Neighborhood Upgrading and Shelter Project (NUSP). NUSP adalah program pemerintah pusat berupa bantuan perbaikan kawasan kumuh bagi kelurahan-kelurahan. Bentuk perbaikan berupa pembangunan infrastruktur, saluran jalan, kotak sampah serta drainase.

Palembang sendiri secara bertahap menerima bantuan program ini. Pada 2015, ada empat kelurahan yang dapat bantuan. Yakni Kelurahan Kemang Agung, Kelurahan 1 Ulu, Kelurahan Karya Jaya, dan Kelurahan 15 Ulu.

Setahun berikutnya, 2016, sebanyak 16 kelurahan dapat bantuan serupa. Kelurahan-kelurahan itu, antara lain, Kelurahan Pulokerto, Gandus, Kuto Batu, Kemas Rindo, Plaju Ilir, Plaju Darat, Kelurahan 2 Ulu, 9/10 Ulu, 11 Ulu, Silaberanti, Tuan Kentang, 12 Ulu, 14 Ulu, 16 Ulu, dan Kelurahan Kebun Bunga.

“Total ada 20 kelurahan yang dapat bantuan. Pengerjaan untuk 2016 sudah selesai semua. Tahun ini kita ajukan untuk 20 kelurahan lagi,” kata Asisten Koordinator Kota Palembang, Agung Bahari, di sela-sela mendampingi Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda meninjau lokasi program NUSP, di Kelurahan 11 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Rabu (8/3/2017).

Untuk 2017 pagu anggaran per kelurahan belum bisa dipastikan. “Tapi, mungkin sama seperti tahun kemarin, Rp 500 juta tiap kelurahan,” Agung menyebutkan.

Albert Midianto, dari Satuan Kerja NUSP, mengatakan, melalui program NUSP diharapkan titik-titik kumuh di kota ini bisa terkikis. Dari sekitar 1.300 hektare kawasan kumuh di Palembang, baru tergarap 10 persennya saja.

Albert menambahkan, untuk anggaran program NUSP ini meningkat setiap tahunnya. Diperkirakan anggaran yang dikucurkan untuk 20 kelurahan tahun 2017 meningkat jadi Rp 22 miliar.

“Tahun 2015 sebesar Rp 2 miliar, tahun 2016 sebesar Rp 12 miliar,” Albert menyebutkan.

Adapun program NUSP di tahun 2017 meliputi infrastruktur, saluran, jalan, kotak sampah dan drainase. Namun teknisnya nanti, tergantung dari usulan yang diajukan oleh masyarakat di kelurahan penerima bantuan.

“Kebanyakan usulan dari warga untuk pembuatan drainase,” kata Albert.

Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda mengatakan pemerintah kota terus berupaya mengatasi kekumuhan di kota ini.

Selain lewat program NUSP, Pemkot secara bertahap juga akan merelokasi kawasan kumuh, antara lain di bantaran Sungai Musi.

“Juga melalui program bedah rumah. Dan program lain di dinas pemkot terkait,” ujar Fitrianti.

Beberapa waktu lalu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Palembang, Saiful, mengatakan, pihaknya akan mengentaskan kawasan kumuh di Kelurahan Kemang Agung, Kecamatan Kertapati.

Sebanyak 100 warga telah didata untuk masuk dalam program pengentasan kawasan kumuh tersebut. Pendataan melibatkan lembaga swadaya masyarakat setempat.

“Target kita Februari-April ini dimulai perbaikan 100 rumah kumuh. Kita fokus dulu di Kemang Agung, setelah itu di kelurahan lain,” ujar Saiful.

Ia menerangkan, untuk masing-masing rumah dijatah biaya perbaikan di kisaran Rp 15 hingga Rp 20 juta.

“Syarat rumah yang akan mendapatkan perbaikan, adalah rumah yang tidak layak secara konstruksi dan  sanitasi,” ujar Saiful.

Ia menambahkan, tahun ini pihaknya menargetkan penataan kawasan kumuh di 30 kelurahan di Kecamatan Seberang Ulu Palembang, melalui dana APBD senilai Rp 30 miliar.

Pada 2016, kata Saiful, dinasnya telah merealisasikan dana Rp 10 miliar untuk penataan kawasan kumuh di bantaran Sungai Musi.

“Pemkot Palembang mencanangkan program 100 0 100, yakni 100 persen sanitasi, zero atau nol kawasan kumuh dan 100 persen pelayanan air bersih. Ini untuk mengurangi kawasan kumuh di pusat kota dan menghentikan munculnya kawasan kumuh baru,” Saiful menerangkan. (*)