Palembang - Kota Palembang harus berbenah, pasalnya kriteria penilaian untuk menyabet penghargaan Adipura oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan lebih diperketat. "Penilaian turun, kenapa turun? saya sampaikan bapak dan ibu, karena kriteria lebih diperketat, ada beberapa poin yang belum bagus. Seharusnya pemerintah sudah tahu.

Saya sebagai pembina saya harus menginformasikan kepada teman-teman di daerah. Kalau kebersihan Palembang bagus, tapi penilaian kita tidak sepintas saja, bagaimana pasarnya, bagaimana terminalnya, bagaimana Tempat Pembuangan Sampahnya (TPA), atau bagaimana pengolahan sampahnya," kata Direktur Pengolahan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Sudirman usai acara Pembinaan Adipura Tim Lingkungan Hidup dan Kehutanan di aula Parameswara Setda Pemerintah Kota Palembang, Senin(07/03/2017).

Disebutkan Sudirman, ada tiga konsep dasar Adipura, yakni lingkungan, ekonomi dan sosial. Karena itu, penganugrahan Adipura tidak sebatas pada kota yang bersih dan rindang, tetapi harus ada value-nya. Hal ini yang diminta oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya.

"Palembang harus cepat, kalau tidak lepas. Palembang bukan tidak layak, tapi harus di perbaiki. Palembang Ibu Kota Provinsi, Wali Kota beda dengan Bupati di Kabupaten, maka Palembang harus   punya value  dan nilai jual lebih. Kalau tidak diperbaiki, tidak dapat Adipura, berarti kepala dinas tidak kerja, wali kota tidak kerja," bebernya.

Intinya Pemkot Palembang harus banyak mengajak masyarakat. Menurutnya, peran masyarakat sangatlah penting, sebab kalau semua diserahkan kepada Pamerintah tidak akan jalan. Menjaga kebersihan merupakan peran pemerintah tapi masyarakat harus terlibat. Pemerintah bergerak masyarakat diajak. Masyarakat juga harus merasa memiliki kota Palembang.

"Penilan pemberdayaan  masyarakat Palembang tidak begitu bagus, tapi sudah baik, tapi baik dilevel  bawah. Nilai 71 itu baik tapi masih bawah harus 74 atau 75,  nilai 71 tidak dapat Adipura.  Nilai pemberdayaan Palembang saat ini masih 72," sebutnya.

"Gotong royong itu jiwa bangsa, gotong royong rutin yang dilakukan di Kota Palambang mudah-mudahan menaikkan penilaian. Iya, saya belum menilai sampai ke P2," ucapnya.

Selain itu, harus ada perhatian terhadap pemberdayaan ekonomi kreatif. "Kalau ada hal yang kreatif, atau hal dari  yang lain, pemerintah harus menangkap. Seperti, di Surabaya ada outlet khusus untuk industri kreatif di mall dan gratis. Wali kota dengan kekuatannya harus minta satu tempat kecil  di mall untuk UMKM dan harus gratis. Mereka kecil kasihan kalau harus bayar," jelasnya.

Sementara, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Faizal AR mengatakan hari ini Kemanterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan sosialisasi. Sekarang Penilaian Adipura tidak hanya kebersihan, tetapi seluruh komponen terkait, termasuk pemberdayaan masyarakat.

"Beliau sudah menguraikan  mana yang kurang, mana yang perlu dipebaiki. Seluruh UPTD/OPD, camat, lurah sekarang sudah tahu. Kepada seluruh UPTD/OPD, camat, lurah tolong diperbaiki, karena Piala Adipura milik kita semua. Inilah solusi. Terima kasih, bahkan bapak Direktur dan tim penilai dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan langsung datang untuk memberitahu," tutupnya.