Palembang - Dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi, perlu memberlakukan kebijakan satu peta, salah satunya mengunakan informasi geospasial. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Badan Informasi Giopasial (BIG), Prof Dr Hasanuddin Z Abidin dalam acara Launching Integrity Dashbord bersama PPK dalam Workshop Kolaborasi Tunas Integritas 1 Tahun 2017 di Hotel Aryaduta, Kamis (02/03/2017).

Diterangkan dia, geospasial berasal dari kata space atau ruang. Dalam geospasial data itu bisa panjang, tinggi, luas, berat, dll yang kemudian diolah, setelah diolah dihunakan sebagai  alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan atau  pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.


"Informasi geospasial ini diperlukan oleh  informasi dan masyarakat di semua tingkatan untuk meningkatkan kualitas dalam mengambil keputusan dalam semua aspek pembangunan nasional. Dan kebijakan satu petan bertujuan untuk membuat peta yang mengacu pada satu georefransi, geostandar, geodatabase, dll," jelasnya.


Diketahui, selama ini banyak instansi yang mengeluarkan data masing-masing sehingga tumpang tindih. Sedangkan untuk negara lain sudah  mengacu pada satu data. Timor Leste setelah lepas dari Indonesia langsung membuat peta, bukan hanya peta lokasi saja, bahkan lengkap sampai letak rumah, penduduk, pendidikan, kesehatan, atau penyakit, dll.


Kalau sudah satu data itu enak, mau cari data apa tinggal ketik muncul. Setelah hasil pemetaan di Timor Leste, kemudian muncul kebijakan melarang daerah tertentu untuk dinikahi, setelah diketahui daerah tersebut terjangkit penyakit. Hal-hal seperti ini perlu diperhatikan, selama ini perdataan dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).


" Sebenarnya saat BPS melakukan sensus bisa langsung ditanya lebih lengkap sampai siapa-siapa orang di dalam rumah, istrinya orang mana, penyakit apa yang sedang diderita, pendidikannya apa, dll. Memang sedikit repot. Dana ini selanjutnya data dinalalisis," bebernya.


Dengan demikian dalam perencanaan pembangunan akan tetap sasaran, tepat guna dan tepat anggaran.  Tidak akan ada lagi budget keluar percuma, karena acuan data tidak tepat.


"Ada kejadian mau buat bendungan, irigasi, atau membuka sawah baru mengunakan data yang tidak klop. dimana harus letak bendungan, sawah dan dimana irigasinya, padahal anggrannya trilyunan, ini kan sayang. Jika dengan satu data base, budget lebih efektif, dan anggaran tidak tercecer, itu rugi besar,"  ungkapnya.