Palembang - Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Palembang kesulitan menarik retribusi Tenaga Kerja Asing (TKA). Oleh karena itu, Peraturan Daerah (Perda) yang pengatur tentang TKA harus segera di diberlakukan. Kebid Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja Disnaker Palembang, Ramali mengatakan Perda tentang Izin Mempekerjakan Tanaga Asing (IMTA) sudah disahkan dipertengahan tahun lalu, sekarang sedang proses penomoran.

Lanjut dia, TPA yang berada di Kota Palembang tidak semuanya bekerja di Palembang. Banyak yang hanya tinggal di Palembang, biasanya menginap di hotel, kalau kerja di perkebunan, pertambangan atau perusahaan lain di kota/kabupaten di luar kota.

Sementara itu,  disebutkan Kabid Syarat Kerja Disnaker Palembang, Fahmi Fadillah bahwa TKA yang boleh dipekerjaan harus memiliki jabatan strategis di perusahaan, seperti Cheif Executive Officer (CEO), direktur, manager paling rendah sekelas supervisor.

"Bea Cukai mencatat WNA yang datang ke Palembang cukup banyak. Angka pasti silahkan ke Bea Cukai. Dan tidak semua berkepentingan  untuk kerja, mungkin wisata atau mengunjungi keluarga. Tetapi ada juga yang kerja. Yang bekeeja saja belum tentu di Palembang. Maka, agak sulit untuk mengawasinya,"  katanya.

Sedangkan untuk perusahaan, terdapat 35 perusahaan yang memperkerjakan TKA dengan rincian, 29 perusahaan dan 6 yayasan. Beberapa perusahaan asing tersebut, yakni PT Stritrang Lingga Indonesia PT Hoktong, PT Interbis, PT Aneka Bumi Perkasa, PT Tania Selatan, Yayasan Kusuma Bangsa, Yayasan Methodist, dan Yayasan Amithaba Budha Graha.